PLN Ngutang, Pemkot-DPRD Tarakan Gerilya

"Perjuangkan Subsidi Solar di APBN Perubahan"

CATATAN JURNALIS - TARAKAN – Pascaunjuk rasa besar-besaran yang berakibat perusakan fasilitas umum yang dipicu krisis listrik, PLN Tarakan masih terus berkutat dengan masalah. Karena pasokan gas terbatas, PLN Tarakan mau tak mau ‘membakar’ BBM jenis solar. Ini demi mencukupi kebutuhan daya listrik yang disalurkan ke pelanggan.

Tapi, solusi ini mendatangkan masalah baru. PLN merugi. Karena biaya ‘membakar’ solar tak seimbang dengan pemasukan dari pelanggan. Guna menutupi kerugian yang menggunung, manajemen PLN kalang kabut mencari dana talangan guna membeli solar.

Bahkan, Pemerintah Kota Tarakan bersama DPRD saat ini sedang memperjuangkan dana dari pusat untuk membantu menutupi kerugian PLN. “Komitmen kita saat terjadi demo besar – besaran yang sempat berjalan anarkis beberapa waktu lalu, DPRD bersama Pemerintah Tarakan akan memberikan dana hibah sebesar Rp 80 miliar ke PLN guna mengoperasikan mesin diesel. Namun pada saat kita melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksi Keuangan (BPK) di Samarinda tidak memperbolehkan karena tidak sesuai dengan aturan, selanjutnya kita berjuang ke Sekretaris Negara (Setneg). Di sana kita mendapatkan tanggapan positif. Pusat siap membantu kami lewat dana hibah dari APBN Perubahan,”terang anggota Komisi II DPRD Tarakan Adnan Hasan Galoeng.

Setneg, terang Adnan, siap membantu karena Tarakan adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Respon yang baik ini, lanjutnya, harus terus dikejar supaya dalam pembahasan APBN – P 2013 yang akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan tetap mengalokasikan dana Rp80 miliar tersebut. “Sudah tidak ada pemadaman karena PLN telah mencari utangan dana untuk membeli solar. Tapi Pemerintah Kota Tarakan jangan sampai terlena dengan kondisi ini. Harus tetap memperjuangkan dana hibah dari pusat. Jangan hanya berharap kepada beberapa pihak yang telah bermurah hati memberikan dana talangan kepada PLN,”ujarnya.

DPRD dan Pemkot Tarakan juga telah berkomunikasi dengan Komisi VII DPR – RI. Tanggapan positif juga didapatkan. Komisi VII siap membantu memperjuangan dana bantuan dari APBN – P. “Dari DPR-RI juga baru menyetujui secara lisan, untuk itu kita terus meminta jaminan agar permohonan kita ini masuk dalam APBN Perubahan. Soal pos anggarannya terserah di mana, mau hibahkah, bantuan sosialkah atau bantuan lainya, yang penting PLN mendapatkan dana bantuan dari APBN – P. Kondisi terakhir saat kita melakukan komunikasi dengan DPR – RI belum ada tanggapan karena sedang masa reses,” tuturnya. (cj.kk)