 |
| Ilustrasi |
CATATAN JURNALIS - Mataram - Kepala Bagian (Kabag)
Humas dan Protokol Biro Umum Setda NTB, Tri Budiprayitno mengatakan,
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dijadikan proyek percontohan atau
pilot project reformasi birokrasi pemerintah pusat.
Hal itu sesuai dengan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB). Alasannya, NTB mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) atas laporan keuangan selama 2 tahun berturut-turut, yakni tahun 2011 dan 2012.
“Ya itu patut kita berbangga dan sekaligus akan menjadi cambuk bagi kita untuk terus mempertahankan WTP itu. Semakin bagus pengawasan dalam pemerintah, maka makin sedikit kesalahan yang dibuat, dan NTB telah membuktikan hal itu,” kata Tri Budiprayitno.
Tri Budi menuturkan, Pemprov NTB juga telah memulai penyusunan desain pelaksanaan reformasi birokrasi secara bertahap dan bakal rampung tahun 2015 mendatang. Terdapat delapan area perubahan menuju reformasi birokrasi, yakni kelembagaan, ketatalaksanaan, penyelarasaan peraturan perundangan yang tumpang tindih, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja aparatur.
Sebelumnya, Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi menuturkan, inti reformasi birokrasi yakni mendekatkan pelayanan birokrasi yang bersih dan melayani dengan pembenahan perizinan. Ke depan akan dikurangi belanja tidak langsung secara signifikan, sehingga memperbesar belanja publik. Dalam 4 tahun terakhir, terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah telah diterbitkan 9 Pergub NTB. Hal itulah yang membuat NTB mendapat opini WTP dari BPK RI. (cj.kbr)
Hal itu sesuai dengan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB). Alasannya, NTB mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) atas laporan keuangan selama 2 tahun berturut-turut, yakni tahun 2011 dan 2012.
“Ya itu patut kita berbangga dan sekaligus akan menjadi cambuk bagi kita untuk terus mempertahankan WTP itu. Semakin bagus pengawasan dalam pemerintah, maka makin sedikit kesalahan yang dibuat, dan NTB telah membuktikan hal itu,” kata Tri Budiprayitno.
Tri Budi menuturkan, Pemprov NTB juga telah memulai penyusunan desain pelaksanaan reformasi birokrasi secara bertahap dan bakal rampung tahun 2015 mendatang. Terdapat delapan area perubahan menuju reformasi birokrasi, yakni kelembagaan, ketatalaksanaan, penyelarasaan peraturan perundangan yang tumpang tindih, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja aparatur.
Sebelumnya, Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi menuturkan, inti reformasi birokrasi yakni mendekatkan pelayanan birokrasi yang bersih dan melayani dengan pembenahan perizinan. Ke depan akan dikurangi belanja tidak langsung secara signifikan, sehingga memperbesar belanja publik. Dalam 4 tahun terakhir, terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah telah diterbitkan 9 Pergub NTB. Hal itulah yang membuat NTB mendapat opini WTP dari BPK RI. (cj.kbr)
0 komentar:
Posting Komentar